bimbingan belajar neutron siap lebih dini SLD

bimbingan belajar program khusus seleksi masuk pkn stan neutron

bimbingan belajar program khusus seleksi mandiri ugm neutron

bimbingan belajar program khusus seleksi mandiri undip neutron

bimbingan belajar neutron sukses sbmptn 2017

bimbingan belajar neutron siap lebih dini 2-3 semester

bimbingan belajar crash program neutron

bimbingan belajar neutron priority iup - ugm

bimbingan belajar program minggu neutron

bimbingan belajar neutron siap lebih dini excellent priority ions

bimbingan belajar neutron siap lebih dini excellent

bimbingan belajar program minggu neutron

bimbingan belajar neutron ujinas

bimbingan belajar neutron

bimbingan belajar neutron ukk

siswa neutron diterima ptn


i-link takes you abroad, belajar, kuliah ke luar negeri




 
 
 
 
INFO PTN

POLITEKNIK IMIGRASI DAN POLITEKNIK ILMU PERMASYARAKATAN

     

 

Sejak Negara Republik Indonesia mengambil alih tugas keimigrasian dari bangsa Belanda pada tahun 1950, diperlukan Pejabat Teknis Imigrasi untuk seluruh wilayah Negara Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Guna memenuhi kebutuhan tenaga teknis keimigrasian yang professional, maka pada tahun 1962 dibentuklah Akademi Imigrasi ( AIM ) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Akademi Imigrasi berdiri pada tanggal 21 Desember 1962 berdasarkan pengukuhan dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.P.17/59/11 tahun 1962 tentang pembentukan Akademi Imigrasi dimana pembentukannya merupakan konsekuensi logis akan kebutuhan aparatur keimigrasian yang terampil dan profesional yang bertugas sebagai penegak hukum yang kemudian dikembangkan dalam trifungsi Imigrasi (Public service, Security & Law enforcement, National Economic fasilitator).
Dalam kurun waktu 1962-1976 Akademi Imigrasi menghasilkan 3 Angkatan, yaitu AIM I, II, III. Tahun 1976, dibutuhan Pejabat Teknis dalam kurun waktu yang singkat, maka Program pendidikan Akademi Imigrasi dihentikan dan Pendidikan Teknis Keimigrasian dilakukan melalui Crash Program yaitu PTK (Pendidikan Teknis Keimigrasian) dan PDK (Pendidikan Dasar Keimigrasian). Setelah 23 tahun berhenti akhirnya pada tahun 1999, Program pendidikan Akademi Imigrasi diaktifkan lagi dimulai kembali dengan AIM IV.
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, Akademi Imigrasi telah bertransformasi menjadi Politeknik Imigrasi ( POLTEKIM ). Hal ini menjadi  suatu langkah baru dan sekaligus menjadi tantangan  bagi seluruh insan imigrasi, khususnya para pemuda bangsa yang tengah mempersiapkan diri menjadi bagian dari Politeknik Imigrasi. Sebab, terdapat peningkatan strata Politeknik Imigrasi menjadi D-4. Tidak hanya itu, Politeknik Imigrasi juga terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian.
Akademi ilmu pemasyarakatan (AKIP) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang Pemasyarakatan yang mendesak sehubungan dengan adanya perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Konsep Pemasyarakatan dicetuskan oleh DR. SAHARDJO, S.H dalam orasi ilmiahnya berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang disampaikan pada saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia di Istana Negara tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya antara lain dinyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.
Untuk merealisasikan konsep tersebut, maka diadakan Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung yang memutuskan penggantian Sistem kepenjaraan dengan Sistem Pemasyarakatan serta dituangkan secara resmi dalam amanat Presiden Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan Sistem tersebut di perlukan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi memadai di bidang Pemasyarakatan dan dirasa perlu pula untuk menciptakan kader-kader Pemasyarakatan yang berpendidikan Akademis untuk menjadi pelopor. Untuk memenuhi maksud tersebut maka dengan keputusan Presiden RI Nomor 270/1964 tanggal 24 Oktober 1964 secara resmi Akademi ilmu Pemasyarakatan didirikan.
Akademi ini didirikan sebagai Kawah Candradimuka kader-kader Pemasyarakatan di Indonesia dan memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional program Diploma IV yang ditujukan pada keahliaan khusus di bidang Pemasyarakatan.
Saat ini, AKIP telah bertransformasi menjadi POLTEKIP ( Politeknik Ilmu Permasyarakatan ). Poltekip memiliki tiga program studi yakni Teknik Permasyarakatan, Bimbingan Kemasyarakatan, serta Manajemen Permasyarakatan. Lulusan politeknik ini akan menjadi garda terdepan dalam pembinaan warga binaan di tiap lembaga permasyarakatan (lapas).
Baik POLTEKIM maupun POLTEKIP keduanya berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ). Dalam penerimaan tarunanya, mereka melaksanakan secara bersama-sama di bawah kendali BPSDM Kemenkumham.

 

PERSYARATAN MENJADI TARUNA POLTEKIM/POLTEKIP

  1. Warga Negara Republik Indonesia
  2. Pria/Wanita
  3. Pendidikan SMA sederajat dengan nilai Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) dan nilai Bahasa Inggris sekurang-kurannya 7,0 (tujuh koma nol) pada rapor semester akhir. Khusus untuk putra daerah asli Papua dan Papua Barat nilai Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) dan nilai Bahasa Inggris 6,0 (enam koma nol)
  4. Usia pada tanggal 1 Maret tahun yang bersangkutan serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir)
  5. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli
  6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna7
  7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat
  8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga
  9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan
  10. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia
  11. Tidak pernah putus studi / drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN d Akademi/Sekolah kedinasan pemerintah lainnya;
  12. Tidak sedang menjalani ikatan dinas / pekerjaan dengan instansi / perusahaan lain.

 

TAHAPAN SELEKSI

  1. Seleksi administrasi
  2. Tes Kompetensi Dasar ( TKD )
  3. Tes Kompetensi Bidang ( TKB )
    1. Tes Kesehatan
    2. Tes Kesamaptaan
    3. Psikotes dan wawancara
    4. Tes pengamatan fisik dan keterampilan ( PFK )

Informasi lebih lengkap di http://www.politeknikimigrasi.ac.id/ dan www.poltekip.ac.id

 

 








 


LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR NEUTRON YOGYAKARTA © 2018
Jl. Taman Siswa Gg. Trustha Jumena Yogyakarta. Telp : (0274) 450300, (0274) 418934 Fax : (0274) 450999
Best Viewed with Chrome   
reDesign by  IT Team